"Perang di masa mendatang bisa jadi tidak lagi menggunakan misil, tetapi bisa saja menggunakan senjata biologis yang berasal dari data biologis," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari seusai penandatangan Kesepakatan kerja sama bidang kesehatan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo di Jakarta, Kamis (10/7).
Kesepakatan kerja sama ini merupakan lanjutan kesepakatan terakhir yang ditandatangani pada tahun 1999 dan berakhir pada 2004 lalu. Kerja sama melingkupi penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penanggulangan bencana massal, kegiatan bakti sosial, penyediaan obat dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, pemenuhan tenaga kesehatan di sarana pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu peng etahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
Pelayanan kesehatan mencakup pula pelayanan di daerah konflik, terpencil, kepulauan dan terasing. Selain itu Depkes dan TNI-AD bekerjasama untuk penyehatan lingkungan, kesehatan matra darat, serta pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
"Kesehatan para prajurit TNI itu siapa yang memikirkan mereka? Kalau mereka dimasukkan ke program Jamkesmas, mereka bukan orang miskin, tetapi anggota TNI yang berpangkat prajurit. Kami meminta masukan dari TNI-AD, apa perlu kami dirikan Pos Kesehatan Prajurit?" kata Menkes.
Selain itu, Menkes menegaskan bahwa kerjasama dengan TNI-AD ini memang perlu karena sekarang ini ada beberapa penyakit yang perlu sudut pandang yang tidak sama dengan dulu.
"Indonesia ini negara strategis dan kaya raya yang bisa menjadi sasaran negara lain yang ingin memanfaatkan negara kita, karena itu kerjasama dengan TNI-AD sangat perlu," tutur Menkes.
Menurut Menkes, Indonesia belajar dari keberadaan NAMRU-2 yang berada di bawah Angkatan Laut Amerika Serikat. NAMRU-2 ada di Jakarta itu menunjukkan upaya ketahanan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Amerika Serikat. "Ini bisa jadi cermin untuk Depkes dan TNI-AD bekerjasama," kata Menkes.
